SMKN 4 Padang

Yogyakarta, 4/5/2007
Dalam amandemen IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 dinyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran pembangunan pendidikan menjadi prioritas baik oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR, maupun pemerintah daerah dengan DPRD. Dalam waktu yang tidak lama diharapkan anggaran pendidikan dapat mencapai 20% dari APBN dan APBD.
 
Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan pemerintah telah berusaha maksimal untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 %. Menurut dia, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan juga bersama DPR. ”Dalam hal ini pemerintah bukan hanya Depdiknas. Meskipun pendidikan sangat penting, tetapi kesehatan juga penting. Infrastruktur juga tidak kalah pentingnya,” ujarnya pada jumpa pers usai mengikuti upacara Hardiknas, di Depdiknas, Senayan, Jakarta pada hari ini. 
 
Sebelumnya, dalam sambutannya pada upacara peringatan Hardiknas 2007, Bambang menyampaikan kenaikan anggaran pendidikan tersebut terutama dialokasikan untuk program peningkatan, pemerataan, dan perluasan akses pendidikan sebagai pilar kebijakan utama Depdiknas. ”Program penuntasan wajib belajar sembilan tahun sebagai prioritas utama,” katanya.
 
Lebih lanjut Bambang mengatakan alokasi anggaran pendidikan selalu naik dan setiap tahun ada program-program yang sifatnya masal untuk perbaikan layanan pendidikan. Terkait besarnya alokasi anggaran pendidikan untuk Tahun 2008, Bambang mengatakan hal tersebut akan disampaikan dalam pidato presiden pada 16 Agustus mendatang. ”Akan naik sebelum mencapai 20 persen,” ujarnya.
 
Bambang menyampaikan, selama dua tahun terakhir pemerintah telah secara besar-besaran merehabilitasi baik prasarana SD/MI maupun SMP /MTs, sehingga capaian angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A telah mencapai 94,73% pada akhir Tahun 2006. Bambang menargetkan pada 2009 APM SD/MI/Paket A akan mencapai 95%, sedangkan penuntasan wajib belajar sembilan tahun sampai jenjang SMP /MTs akan tuntas pada Tahun 2008.
 
Program selanjutnya, kata Bambang, adalah menuju wajib belajar 12 tahun untuk setingkat sekolah menengah, yang di beberapa wilayah saat ini telah mulai dilaksanakan. Sementara, kata dia, untuk program penurunan angka buta aksara nasional akan mencapai lima persen pada Tahun 2009. Di samping itu, lanjut dia, penurunan angka disparitas akses pendidikan, baik antar kota dan desa maupun antar jender seluruh jenjang pendidikan juga telah menurun secara signifikan.
 
Bambang mengatakan, di bidang peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan mulai dari peningkatan ambang batas kelulusan ujian nasional (UN) bagi siswa tingkat SMP /MTs maupun SMA/MA/SMK sampai pada penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan dan peningkatan mutu pendidikan. “Capaian rerata nasional hasil ujian nasional menunjukkan angka yang terus meningkat,” katanya.
 
Sejalan dengan itu, kata Bambang, upaya peningkatan mutu tenaga pendidik terus diupayakan antara lain melalui program sertifikasi profesi di berbagai bidang keahlian. Mulai Tahun 2007, kata dia, akan dilaksanakan secara bertahap program sertifikasi bagi guru dan dosen. (Noor Wide)

Sumber : http://pppgkes.or.id