SMKN 4 Padang

Dalam banyak kesempatan dalam obrolan-obrolan santai dengan guru-guru saya sering menyatakan hal ini. Secara kasar, bagi saya ada 3 kelompok guru dalam kaitannya dengan struktural sekolah. Pertama adalah guru-guru yang memang berambisi untuk duduk di kursi struktural sekolah. Jumlah guru-guru yang termasuk dalam kategori ini paling sedikit. Kedua adalah kebalikannya, yaitu guru-guru yang merasa bahwa jabatan struktural itu adalah suatu beban, baik karena merasa tidak mampu, karena malas, maupun karena merasa rugi (sebab waktu luangnya jadi sempit). Kelompok ini adalah kelompok yang paling banyak. Ketiga adalah guru-guru yang bersikap netral. Kalau diberi tugas tambahan OK, kalau tidak juga tidak masalah. Dilihat sepintas dari permukaan kelompok ini tampak tidak bermasalah, tetapi kalau ditinjau lebih dalam kondisinya mungkin tidak seragam: bisa karena memang sadar akan tanggung jawab, bisa juga karena tidak mampu menolak, dsb. Kelompok ini juga sangat sedikit, sama dengan kelompok yang pertama.

Menurut saya sistem penugasan terhadap tugas tambahan sekolah hendaknya bisa menampung berbagai kondisi guru-guru, minimal ketiga kondisi ini. Jika tidak, maka akan semakin melemahlah kesadaran guru-guru akan tanggung jawabnya untuk keberlangsungan aplagi kemajuan sekolah.

Kondisi guru-guru saat ini berbeda dengan kondisi guru-guru tempo dulu. Guru-guru dulu hampir merata sangat loyal dan tulus terhadap pekerjaannya. Hidup sederhana dan tidak neko-neko, dst. Tetapi guru-guru sekarang secara umum kebalikannya. Singkat cerita, berbagai senjata motivasi yang ampuh untuk guru-guru dulu tampaknya sudah tidak mempan lagi untuk mendongkrak gairah pengabdian guru-guru sekarang. Mau dibujuk dengan pangkat (kredit poin) banyak guru-guru sekarang sudah mulai tidak peduli dengan iming-iming pangkat. Yang penting gaji tetap diterima dan tidak dipotong. Karena toh selisih gaji setelah naik pangkat tidak begitu berarti dibanding beban tugas dan waktu yang dikuras karena jabatan ini itu. Mau dibujuk dengan honor tugas tambahan, sebagian guru-guru sudah memiliki usaha sampingan di luar sekolah, bahkan penghasilan tambhannya ada yang melebihi gajinya sebagai guru. Artinya honor yang ditawarkan tugas tambahan sekolah sangat tidak menggiurkan. Kemudian kalau dibujuk dengan tugas adalah sebuah amal atau pengabdian, sudah hampir merata guru-guru sekarang tidak takut lagi dengan seruan-seruan moral seperti itu.

Beragam pendapat bermunculan kenapa loyalitas guru semakin hari semakin menurun. Ada yang berpendapat (ini pendapat yang paling banyak terdengar) karena gaji guru masih kurang, tidak mencukupi. Ada pula yang berpendapat karena murid-murid yang masuk umumnya memang tidak punya kemauan untuk belajar. Apalagi motivasi mereka masuk ke sekolah ini hanya sebagi pelarian karena tidak diterima di sekolah lain, sehingga guru-guru pun kurang termotivasi oleh kondisi siswa-siswa yang demikian. Kemudian ada lagi yang berpendapat karena korupsi sudah merajalela dimana-mana, termasuk juga ke sekolah-sekolah. Akhirnya guru-guru masa bodoh: “Buat apa susah-susah, toh orang-orang di atas enak-enak saja korupsi”. Terakhir yang tidak kalah penting ada yang berpendapat bahwa semuanya adalah gara-gara keruntuhan moral. Bagaimanapun kuncinya adalah moral. Sebaik dan sebagus apa pun sebuah sistem, selagi moral orang-orangnya tidak beres maka hasilnya tetap saja tidak beres.

Saya berpendapat tidak mudah untuk menyimpulkan penyebab yang sebenarnya. Karena semua itu adalah akumulasi dari berbagai hal. Tidak mungkin suatu gejala hadir tiba-tiba begitu saja sendiri. Tentu ada mata rantai penyebab yang saling kait berkait, seperti sebuah jejaring yang sangat kompleks, dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga sudah mirip dengan lapisan-lapisan bebatuan. Bermimpi dapat merubah semua ini dalam sekejap dengan sebuah rumus standar hanyalah sebuah ilusi belaka.

Tetapi meratapi keadaan ini tentu juga tidak ada gunanya. Mengeluhkan semua carut marut ini tidak akan membawa situasi kemana-mana., bahkan hanya akan menambah masalah. Padahal kondisi lembaga yang bernama sekolah ini sudah bagaikan kapal besar yang terancam tenggelam, karena disana sini sduah penuh dengan lobang-lobang kebocoran.

Secara gamblang ada dua pilihan menurut saya. Pertama, semua warga sepakat untuk menenggelamkan betul kapal sekolah ini. Marilah kita sama-sama tidak mau tahu, atau saling memperbanyak lobang di lantai, di dinding, dan dimana saja disetiap badan kapal, sehingga lebih cepat tenggelam dan berakhir. Kedua, dengan kesadaran bahwa kita sedang terancam tenggelam, marilah masing-masing kita sama-sama bekerja untuk menahan laju tenggelammnya. Minimal untuk bertahan!

Inilah yang saya tuju sebenarnya, dalam satu kata: giliran! Apa pun bentuknya tugas-tugas tamnbahan dari sekolah hendaknya dalam bentuk giliran. Tadi sudah dijabarkan bahawa 3 senjata untuk membujuk loyalitas guru-guru sudah keok (Pangkat, honor, pengabdian). Inilah saatnya untuk mengembalikan segala persoalan keasalnya. Inilah konsekwensi profesi, bahwa setiap guru harus ikut berpartisipasi terhadap tanggung jawab tugas tambahan secara bergiliran. Pengecualian hanya untuk hal-hal yang benar-benar bisa ditolerir. Itu pun sebaiknya diiringi dengan konsekuensi yang jelas dan dimaklumi bersama.

Saya tidak mengatakan ini adalah rumus pamungkas yang mujarab. Tetapi paling tidak, ini bisa menampung dan meredam berbagai bias kemungkinan penurunan loyalitas. Untuk guru-guru yang memang ingin berkarir, saat mengemban tugas dapat dijadaikan sebagai ajang yang tepat untuk menunjukkan dan menikmati kebolehannya. Sebaliknya bagi guru-guru yang merasa tugas tambahan sebagai beban, saat itulah dia ikut merasakan bagaimana suka dukanya mejalankan tugas tersebut. Pengalaman nyata itu akan memancing mnculnya kesadaran dan pengertian baru, yang selama ini mungkin tidak pernah dirasakannya ketika dia hanya sebagai penonton saja (maklum penonton biasanya suka usil dan merasa lebih pintar dari pemain). Dan terkhir bagi guru-guru yang bersikap netral, sistim giliran ini bisa menjadi katup pengaman bagi lunturnya ketulusan pengabdiannya. Karena ia merasa ada keadilan. “Untuk apa saya harus merasa kesal, marah, cemburu dan mengumpat dalam menjalankan tugas. Toh yang lain pun nanti juga akan mendapat giliran yang sama seperti saya”.

Bukan seperti yang selama ini terjadi. Guru-guru tertentu terlalu sering mendapat tugas tambahan, baik karena memang ingin berprestasi maupun karena tidak kuasa menolak. Sebaliknya guru-guru tertentu sangat jarang bahkan ada yang tidak pernah disentuh oleh tugas tambahan, baik karena tidak diberi kesempatan, tidak mampu maupun karena tidak mau tahu. Bagi yang ingin berkarir, mendapat tugas tambahan tentu tidak jadi masalah, malah itu suatu kesempatan yang diinginkan. Tetapi bagi yang merasa tugas tambahan sebagai beban tentu ia merasa dirugikan. Ia sibuk mengerjakan beban tugas sekolah (yang pada prinsipnya untuk kepentingan bersama), sementara sebagian guru-guru dapat bersenang-senang menikmati waktu luangnya, bahkan ada yang berkesempatan membangun usahanya sedemikian suksesnya, karena waktu luang yang tersisa sangat banyak. Persoalannya bukan iri karena akan kesuksesan orang lain, tetapi karena tidak adanya keadilan. Tidak adanya sistem yang menjamin pemerataan, baik terhadap giliran maupun kompensasi yang setimpal. Jangan-jangan bagi yang merasa sebagai beban diam-diam itu dirasakan sebagai eksploitasi terhadap ketulusan.

Menurut saya, metode giliran bisa menjadi alternatif dari kebuntuan ini. Mungin pada awalnya banyak pro dan kontra, tetapi jika ini dilaksanakan secara konsisten, besar kemungkinan akan muncul kesadaran pada masding-masing guru bahwa tugas tambahan ini memang harus kita terima dan maklumi dengan sportif. Toh semua orang mendapat kesempatan dan giliran, malu dong saya sendiri ngotot untuk mengelak. Secara tidk langsung guru-guru yang bertugas menyusun daftar-daftar tugas tambahan (wali kelas, piket, Pembina upacara, dan tugas-tugas dalam suatu kepanitianaan) tidak akan menerima keluhan dan penolakan lagi dari guru-guru yang ditugaskan. Paling tidak, sistem ini berpeluang untuk meredam konflik horizontal antara guru-guru yang duduk di struktural dengan guru-guru biasa.

Memang ada yang berpendapat bahwa tidak semua guru mampu mengemban tugas tambahan, apalagi di struktural seperti Wakil Kepala Sekolah, Pokja dan Ketua Jurusan misalnya. Menurut saya justru disinilah momen yang tepat dan murah untuk pengembangan SDM guru. Melalui wadah tugas tambahan inilah guru-guru benar-benar ditempa dirinya secara menyeluruh, baik wawasan, kecakapan teknis maupun kepribadiannya. Dalam suatu tim struktural bisa dikombinasikan beberapa guru dengan tingkat kecakapan dan pengalaman yang bervariasi: ada yang sudah berpengalaman, ada yang belum, ada yang sudah cakap dan ada yang belum, dst. Dalam bekerja mereka biasa saling isi mengisi.

Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Bukankah siapa yang akan duduk di struktural misalnya adalah hasil pemilihan? Siapa pun tidak bisa meramalkan siapa yang akan terpilih. Kalau pun ada lobi-lobi itu pun juga tidak ada jaminan. Menurut saya, dalam pemilihan, beberapa nama yang sudah menjabat pada periode sebelumnya dikeluarkan sebagai calon yang tidak boleh dipilih lagi. Tentu saja nama-nama yang sudah boleh istirahat dan yang tidak itu harus melalui aturan main yang jelas, sehingga bisa diterima dan dimaklumi bersama. Singkatnya masalah teknis ini bisa diatur sedemikian rupa jika sistem giliran ini diterima sebagai alternatif.

Mungkin ada lagi yang membantah, bukankah semua ini sudah ada aturannnya secara resmi. Siapa yang layak dan berhak di struktural dan tugas tambahan sudah ada syarat-syaratnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat aturan-aturan baru. Ikuti saja sesuai juklak dan juknisnya. Kalau dilaksnakan dengan cara lain nanti bisa digolongkan menyalahi aturan yang sudah jelas. Secara teori itu betul. Tetapi dalam praktek sebuah teori bisa kurang relevan bahkan mungkin pada kondisi tertentu teori itu tidak ada artinya. Karena bagaimana pun setiap situasi adalah unik. Jadi tidak mungkin sebuah aturan bisa menjawab semua persoalan di lapangan. Artinya sebuah aturan tidak cukup dipahami dan dijalani secara kaku. Bukankah inspirasi penyusunan peraturan-peraturan juga diambil dari pengalaman-pengalamn di lapangan. Jangan-jangan pendapat yang bersikukuh dengan dalih peraturan itu hanya sebagai pantulan dari kemalasan dan ketidak berdayaan berpikir dalam mencari solusi-solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan di lapangan.

Terakhir, jika sistem ini diterima, untuk menjaga keberlangsungannnya perlu pengawasan dari Kepala Sekolah. Ini termasuk faktor yang sangat menentukan, walaupun sudah lazim kita mendengar bahwa antara guru dan Kepala Sekolah sering terjadi saling lempar kesalahan. Menurut guru-guru , apapun persoalan yang terjadi di sekolah adalah gara-gara kegagalan seorang kepala sekolah dalam memimpin sekolahnnya. Lalu sebaliknya Kepala sekolah berpendapat bahwa kesadaran guru-guru akan tanggung jawab masih rendah. Jika kesadaran guru-guru sudah baik ia yakin ini tidak akan terjadi. Tugas kepala sekolah bukan mengurusi ini itu dari A sampai Z, tetapai hanya sebagai tukang koordinir. Pelakunya adalah guru-guru. Bagaimana hasilnya ya tergantung pada pelaksananya.

Menurut saya kedua-duanya bisa betul dan bisa salah, tergantung sudut pandang yang digunakan. Para pakar politik sering mengatakan bahwa kondisi warga negara kita masih bercorak paternalistik. Perbuatan warga Negara sangat tergantung pada perbuatan pemimpinnya. Kalau sang Bapak (pemimpin) rajin maka rajinlah anaknya. Tapi kalau Bapaknya malas ya malaslah anaknya. Kalau Bapaknya korupsi ya korupsilah anaknya, dan begitulah seterusnya. Inilah faktanya. Dari sudut pandang ini maka seorang Kepala Sekolah tidak boleh menunggu guru-guru rajin dan loyal dulu baru kemudian dia mengikuti. Tetapi Kepala Sekolah harus memulai terlebih dahulu apa yang ingin diikuti dan ditiru oleh guru-guru. Kalau Kepala Sekolah malas turun gotong royong jangan harap guru-guru akan rajin gotong royong. Kalau Kepala Sekolah enggan melakukan pendekatan pribadi pada guru-guru maka jangan heran kalau guru-guru juga membalas dengan perbuatan yang setimpal. Singkatnya dalam pandangan paternalistik, Kepala Sekolah adalah sang nabi di suatu sekolah, yang harus menjadi contoh steril dari guru-guru.

Memihak pada salah satu sisi dalam persoalan ini sama dengan menolak salah satu sisi dari mata uang. Tidak mungkin satu faktor berdiri tunggal dengan gagah perkasa. Tentu ada interaksi timbul balik antara guru dan Kepala Sekolah. Hanya saja secara mekanisme lembaga tentu saja Kepala Sekolah yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah sekolah. Ini bukan berarti guru tidak mengemban tanggung jawab sama sekali, tetapi dalam bentuk dan proporsi yang berbeda.

Yang jelas, bagaimanapun pentingnya seruan-seruan moral, tanpa dukungan sistem yang memadai, loyalitas guru-guru akan mudah runtuh oleh berbagai hal . Paling tidak, disinilah sistem giliran tanggung jawab ini menjadi alternatif. Jika sistem ini dijalankan dengan konsisten, mungkin tingkat kebandelan guru-guru bisa ditekan seoptimal mungkin. Karena semua guru akhirnya saling maklum bahwa inilah konsekuensi yang harus dimaklumi. Suka tidak suka, semuanya harus menerima dengan sportif. Hanya guru-guru yang benar-benar berhati brensek saja yang tidak mau berpartisipasi dalam sebuah tanggung-jawab bersama, dan jumlahnya tentu sangat sedikit

Menurut saya secara perlahan, dalam jangak panjang, sistem ini akan membantu Kepala Sekolah dalam meringankan beban untuk bersusah payah mengontrol kinerja guru-guru, karena guru-guru tidak punya alasan lagi untuk menolak dan tidak bertugas dengan optimal.

Biaro, 17 Januari 2006